12.Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah seseorang yang memiliki kompetensi, memenuhi persyaratan, dan mendapatkan penugasan dari LKPP untuk melakukan uji kompetensi dan/atau dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengacu pada analisis proses produksi, metode pelaksanaan dan/atau harga pokok penjualan (HPP);
Menurut Siahaya, Pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode Pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman Pengadaan.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Pengadaan ( bahasa Inggris: procurement) adalah metode untuk menemukan dan menyetujui syarat-syarat, serta membeli barang, jasa, atau pekerjaan lainnya dari sumber eksternal, sering kali dilakukan dengan menggunakan proses tender atau lelang. [1] Istilah Pengadaan juga sering digunakan oleh Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan sebuah lembaga Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah bagian dari pengelolaan keuangan nasional sehingga diperlukan tata kelola yang baik serta adanya akuntabilitas dan transparansi. Singkatnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri dari garis besar yaitu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan."
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
aa91PQr.
  • a4r1xjnfbm.pages.dev/286
  • a4r1xjnfbm.pages.dev/216
  • a4r1xjnfbm.pages.dev/262
  • a4r1xjnfbm.pages.dev/74
  • a4r1xjnfbm.pages.dev/94
  • a4r1xjnfbm.pages.dev/112
  • a4r1xjnfbm.pages.dev/51
  • a4r1xjnfbm.pages.dev/106
  • a4r1xjnfbm.pages.dev/288

    • pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah